Tuesday, July 5, 2016

Yuuk Makan Siang

Yuuk Makan Siang

Konoha Lunchtime - ilustrasi: deviantart.net
Enak bukan, jika diajak makan siang. Diajak makan siang oleh sahabat misalnya. Waktu yang tepat buat berkeluh kesah soal pekerjaan, keluarga, atau urusan pribadi. Saat perut terisi makanan enak, baik masak sendiri atau membeli, mengobrol dengan teman sempurna rasanya. Ada saja aspirasi berupa saran untuk sahabat. Mungkin ada perilakunya yang samar-samar terdengar tidak enak dari orang lain. Diperbaiki dan kalau bisa diberi solusi adalah nilai seorang sahabat. Sambil terus menikmati makan siang.

Apalagi jika makan siang bersama orang terkasih. Bersama orang yang kita kasihi. Ingin rasanya lama-lama mengunyah ayam goreng dan nasi di mulut. Semakin lama semakin indah memandang sang kekasih. Saat lapar hilang, hatipun meremang berbunga mengobrol mesra. Betapa dunia itu indah. Ada makanan yang memberi nutrisi untuk badan ini. Ada sang kekasih yang memberi nutrisi hati. Momen yang ingin selalu diulang. Memberi semangat dan mimpi satu sama lain membangun apa yang menjadi keinginan bersama. Sambil terus menikmati makan siang.

Atau makan siang bersama anak dan istri. Menyempatkan waktu makan siang di rumah. Atau mencari rumah makan bersama keluarga di sela waktu istirahat. Sembari memandangi anak yang sudah kian besar. Dulu ia disuapi. Kini ia bisa makan sendiri. Betapa cepat melihatnya kini sudah kelas 5 SD. Memandangi istri yang selalu menemani sampai saat ini. Betapa berbeda rasa dan suasana saat ia masih menjadi pacar. Kemesraan makan siang bersama memasuki level yang lebih utuh. Mimpi bukan lagi berporos pada ayah-bunda. Kini mimpi bergerak sentrifugal pada anak. Dan semua dicapai bersama. Sambil terus menikmati makan siang.

Makan siang akan terus berulang. Dengan siapa, dimana dan di momen apapun makan siang menyiratkan satu visi. Makan siang membangun keakraban dan mimpi bersama. Ia adalah momen berharga di tengan pelik kejumudan aktifitas. Makan siang adalah oase fikiran dan hati. Dan dengan dijamu orang nomor 1 di negri ini, rasa dan suasana ini akan tetap sama. Tinggal bagaimana kita memberinya persepsi.

Salam,

Solo, 05 Juli 2016

12:00 pm
(Reblog dari Kompasiana disini)

Wednesday, May 11, 2016

Surat Sakti Rachel Maryam dan Mental Raja Pejabat Kita

Surat Sakti Rachel Maryam dan Mental Raja Pejabat Kita

Autocratic Leaders - ilustrasi: leadershipinsightsblog.com

Kasus surat sakti Rachel Maryam menjadi penjelas mental raja pejabat kita. Merasa menjadi amtenar negeri ini membuat diri menjadi raja di seluruh negeri. Mental minta dilayani semakin menjadi dengan memanfaatkan posisi. Tidak sekadar surat sakti, mental raja pejabat negeri ini banyak rupanya. Mulai dari iringan bising voorrijder memecah macet sampai menodong anak sekolah berdiri menyambut di lokasi mereka berkunjung sudah umum ditemui. Kitapun masuk kantor-kantor megah mereka kita yang patut tunduk. Padahal secara esensi kantor dan gaji para pejabat rakyat juga yang membayarnya.

Mungkin saja angan-angan mereka adalah pejabat negara adalah raja kecil di 'daerah' kuasa mereka. Dengan posisi dan institusi yang mereka emban, mereka patut dapat pamrih. Tidak sekadar upeti berupa gaji, tunjangan dan semua tetek bengek yang dari uang rakyat beri. Tapi lebih kepada penghormatan rakyat sehormat-hormatnya untuk mereka. Kalau bisa rakyat menyambut mereka dengan mencium kaki, itu yang ingin mereka lakukan. Semua dengan dalih, karena pejabat telah mensejahterakan negeri ini untuk rakyat. Pejabat telah begitu lelah rapat dan memutar otak untuk rakyat. Maka rakyat harus patuh dan hormat dengan mereka.

Bahkan bukan hanya kepada rakyat mereka minta dihormati. Kepada bawahannya pun demikian. Bawahan, pegawai dengan pangkat dan golongan dibawah pejabat langitan harus tunduk. Harus pasang wajah ceria saat bertemu para pejabat gila hormat ini. Tidak ada yang boleh mrengut apa lagi protes saat mereka memberi wejangan. Toh bukan pejabat langitan ini yang menggaji pegawai, tapi tanda-tangan dan lobi mereka bisa membuat pegawai rendahan naik taraf hidupnya. Mental ABS (Asal Bapak Senang) terus terjaga dan sengaja dijaga. Karena raja-raja kecil daerah tak ingin bawahan mereka macam-macam. Masih jelas betapa Masinton berbuat kasar pada staf ahlinya. Karena ia merasa ia adalah sang raja bagi staf ahlinya.

Mental raja inipun akhirnya menjangkit ke pegawai bawahan. Coba saja lihat dan amati gaya raja pegawai kelurahan saat kita mengurus segala administrasi. Betapa mereka merasa penting dan butuh dihormati. Kerja mereka begitu penting agar KTP atau akta anak kita rakyat biasa bisa dikeluarkan. Wajah-wajah angkuh dan sok sibuk mereka terpancar saat rakyat memelas agar KTP mereka segara dibuatkan. Mereka merasa berkuasa persis seperti pimpinan mereka. Pegawai negeri ini lupa kalau mereka digaji dan diatur untuk melayani rakyat. Namun yang terjadi, rakyat harus melayani mau mereka. Kalau ada amplop pelicin, baru kerja mereka cepat. Menodong upeti dengan gaya sang pejabat dengan gaya yang lebih brutal.

Dan kita sebagai rakyat pun hanya bisa mengelus dada. Dengan berjuta dalih dan alasan menghindari justifikasi publik, maaf sulit sekali terucap. Mental raja untuk terus dilayani sudah mencapai taraf megalomania. Mereka pantas menjadi penguasa bak tuhan. Sebuah hal yang begitu rumit dipahami orang awam, namun begitu licin dibuat dalihnya oleh para pejabat. Kebenaran seolah adalah milik mereka. Apa yang rakyat lihat belum dilihat seutuhnya tanpa dilengkapi dalil yang mereka buat. Rakyat dianggap begitu bodoh memahami fakta. Karena fikiran pejabat adalah kebenaran itu milik mereka. Karena toh mereka telah bekerja untuk rakyat.

Kuasa mereka adalah kuasa bak raja yang sesat dalam mencari rasa hormat. Mereka lupa bahwa rakyat yang memberi mereka konsensus untuk memimpin. Rakyat memberi suara mereka untuk diwakili, bukan dikangkangi apalagi dibodohi. Rakyat hanya ingin pejabat mensejahterakan negeri. Namun yang terjadi, pejabat memperkaya diri dan menggilai rasa hormat diri. Merasa sudah bekerja untuk rakyat belum tentu bekerja untuk rakyat. Sudah terlalu jengah rakyat dipertontonkan kecongkakan pejabat negeri seperti ini.

Salam,

Solo, 11 Mei 2016

11:15 am
(Reblog dari Kompasiana disini)

Friday, March 11, 2016

Ahmad Dhani, Gaji RT/RW 10 Juta dan Gerhana Matahari Total

Ahmad Dhani, Gaji RT/RW 10 Juta dan Gerhana Matahari Total

Ahmad Dhani - foto: aktualpost.com
"Untuk RT dan RW, kita mau coba asumsi setiap RT diberikan gaji Rp 5 juta perbulan, dan setiap RW diberikan Rp 10 juta per bulan," kata Ahmad Dhani kepada wartawan di Jakarta Utara, Minggu (6/3). (berita: merdeka.com)

Entah statement Ahmad Dhani (AD) ini semata sebuah manuver 'penarik' perhatian publik dan media atau bukan. Nampaknya model-model janji manis seperti sering didengar pra-kampanye. Merumpun dengan PKB, AD merasa jumawa bisa memenangkan Pilkada DKI tahun depan. Ditambah gaya berfikir congkak dan nyleneh sebagai artis dan musisi, AD menjadi megalomania. Seseorang yang menggilai kekuasaan. Setelah harta, dan perempuan bisa dikuasainya, tahta kini diincarnya. Mencoba peruntungan meraih level tertinggi segitiga Maslow, self-actualization. Namun dengan cara yang tidak kreatif.

Cara berkampanye yang primordial dan self-fulfilment coba diterapkan AD. Kenapa primordial? Lalu kenapa self-fulfilment. Primordial atau cenderung primitif dan bernuansa monoton salah kiranya dijadikan metode berkampanye. Janji manis dan wishful-thinking memberi gaji 5-10 juta Rupiah per bulan untuk RT/RW menyentuh kebutuhan ekonomi. Kebutuhan yang sejatinya memang harus dipenuhi individu. Namun sayangnya, kebutuhan yang sepertinya kurang ditelaah jika dikaitkan dengan janji kampanye. Terdengar manis ditelinga untuk banyak orang. Namun akan habis tergilas logika.

Dari data jakarta.go.id di tahun 2013 saja, ada 30 ribuan RT yang tersebar di 267 kelurahan. Plus jumlah RW yang mencapai 2 ribuan yang tersebar di  44 kecamatan. Dikalikan 5-10 juta Rupiah perbulan dikalikan per-tahun. Berapa triliun yang harus dikeluarkan. Belum ditambah beban gaji pegawai Pemda yang juga mencapai 22% atau 13 triliun dari APBD di tahun 2014. Mungkin pula AD melihat numerasi lurah di DKI Jakarta yang mencapai 33 juta per-bulan. Dengan asumsi bahwa 5-10 juta untuk RT/RW masih 'rasional' untuk mendongkrak kinerja RT/RW. Padahal dengan gaji 33 juta per-bulan, banyak lurah yang mengundurkan diri.

Lalu menjadikan janji kampanye seperti ini pun wishful thinking. Sebuah berandai-andai yang secara fakta sulit di-ACC logika. Mereka yang mendengar janji ini, terutama petugas di RT/RW senang. Sehingga menggoda akal yang sudah bercampur baur dengan angan. AD sudah membujuk dengan janji kampanyenya. Namun tidak dengan kekuatan argumen. AD tidak belum membeberkan data dan statistik nominal yang dijanjikan. Ya, jumlah 10 juta terdengar wah. Apalagi kerja sukarela sebagai RT/RW memang sudah saatnya diperhatikan. Tapi tidak dengan kesan dikibuli seperti ini.

Digaji salah satunya. Namun bukan dengan asal oceh dan menebar janji. Janji kampanye primordial dan wishful thinking seperti ini semata menarik perhatian. Mencari sensasi, bukan esensi. AD pun menjajal janji manis ini untuk 'menyerang' posisi incumbent dan cagub lain yang ikut. Sebuah pernyataan yang membuat orang berfikir untuk menyetujui. Tapi bingung dengan apa harus setuju. Sedang parameter data anggaran untuk menyisihkan 5-10 juta per-bulan belum gamblang disediakan AD.

"Jadi sangat mungkin RT RW digaji Rp 5 juta Rp 10 juta. Bisa jadi masyarakat kondusif, bebas narkoba, bebas prostitusi dan online. Jakarta jadi bebas terorisme. Saya yakin bahwa RT dan RW ketika digaji segitu semuanya bisa disanggupin, meskipun bukan saya nanti gubernurnya," terangnya. (berita: merdeka.com)

Solar Eclipse 2012 - foto: dailymail.co.uk

Lalu bagaimana analogi gerhana matahari total dengan AD? AD adalah perumpamaan fenomena anomali konstelasi per-caguban DKI Jakarta. Saya yakin AD akan meluncurkan lagi janji-janji manisnya lagi. Saya yakin pula janji manisnya akan semanis madu. Dengan popularitas dan mindset yang nyleneh, AD selalu menyulut kontroversi. Mungkin semua demi tujuan bisnis. AD muncul menjadi balon cagub DKI menjadi penegas artis dengan bibir manis namun prestasi mringis. 

Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus. Bukan dengan mata telanjang, karena akan mencederai mata. Begitupun melihat AD. Harus ada filter khusus menyaring janji kampanyenya. Filter yang disebut logika. Tidak perlu mentah-mentah memahami janji manis yang penuh sensasi. Jika tidak ada kacamata khusus gerhana matahari, lihat pantulannya di baskom air. Begitupun melihat AD. Lihat di televisi saja apa yang diucapkan. Tidak perlu melihat orangnya. Bisa gemas bertanya soal janji manisnya.

Dan gerhana matahari total pun akan hilang. Tidak lama namun indah, gerhana matahari total adalah anomali langit. Janji para balon cagub DKI memang manis. Namun itu hanya janji langitan yang kadang tidak bisa diraih dengan logika kebumian. Biarlah gerhana matahari muncul lain waktu di tempat dan waktu berbeda di dunia ini. Biarlah pula janji manis politisi yang berebut kuasa beredar di konstelasi langitan. Karena kami di bumi hanya ingin bukti bahwa janji bisa dibuat di bumi.

Saya bukan warga Jakarta. Namun mencoba melihat apa dibalik janji AD beserta simbolisasi tersiratnya.

Salam,

Solo, 11 Maret 2016

10:27 am
(Reblog dari Kompasiana disini)

Sunday, February 21, 2016

Oh Tidak! Anakku Hafal Mars Perindo

Oh Tidak! Anakku Hafal Mars Perindo

Mars Perindo - ilustrasi: twitter.com

Putri saya yang berusia 3 tahun, kini hafal Mars Perindo. Lucu namun juga ngenes. Lucu karena anak kecil ternyata memang peniru ulung. Apa yang mereka dengar dan lihat, mudah saja ditirukan kembali. Ngenes karena anak usia 3 tahun belum tahu Perindo itu apa. Namun ternyata Perindo dengan marsnya mampu ‘meracuni’ fikiran. Dengan iklan yang hampir diselipkan di jam anak-anak menonton kartun di GlobalTV, kampanye (baca: propaganda) mereka salah sasaran.

Jangan-jangan anak Anda juga sudah hafal? Saya akui mars ini memang mudah diingat. Dengan gaya lagu mars yang serempak, padat dan bernada  ringkas, mars Perindo jadi hiburan tersendiri di sela-sela iklan. Saya sebagai orang dewasa pun masih merasakan earworm (terngiang) mars ini walau tidak mendengarkan. Apalagi anak-anak kecil. Mungkin saat bernyanyi, mereka bisa mengundang tawa. Lucu mendengarkan mereka, karena tidak sesuai liriknya. Karena keterbatasan Bahasa.

Lalu kenapa saya harus merasa ngenes? Toh, memprotes iklan mars Perindo pun percuma. Stasiun televisinya saja milik pentolan Perindo. Atau mengadu ke KPI? Sedang sinetron kekerasan serupa geng motor atau aksi BMX berbahaya saja cuek. Apalagi menyoal iklan mars ini. Mereka anggap saja angin lalu. Daripada percuma, ada hal yang coba saya telaah dari ‘racun’ mars Perindo untuk anak-anak ini.
Oh No - ilustrasi: web.stanford.edu

Kenapa lagu wajib nasional tidak bisa diiklankan. Ya, lagu seperti Halo-Halo Bandung dengan irama rancak dan menggugah semangat bisa saja dijadikan iklan. Labeli saja dengan iklan layanan masyarakat. Tempatkan di jam-jam anak bisa menonton televisi.  Saya yakin, rasa mencintai tanah air dengan lagu wajib bisa dipupuk dari kecil.
Yang saya tahu ada lagu Indonesia Raya yang tayang. Itupun waktunya subuh hari di beberapa stasiun televisi. Ada juga tayang tengah malam. Lalu siapa yang kira-kira bertanggung jawab atas tayangan iklan lagu wajib nasional? Kiranya tepat Menko Puan Maharani meng-handle hal ini. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat cocok. Manusia Indonesia dibangun nasionalismenya dari kecil dengan mars atau lagu wajib nasional. Tentu dengan cara menyenangkan, lewat tayangan iklan layanan masyarakat.

Sudah saatnya televisi swasta di Indonesia membentuk karakter penontonnya. Namun bukan menjadi media propaganda pemerintah. Namun membangun manusia Indonesia. Memberikan rasa berbangsa melalui televisi. Saya masih ingat benar acara-acara di TVRI yang memang Indonesia banget saat saya kecil. Walau ada acara impor, namun tetap ada Indonesia disana.

Mengeruk keuntungan sebanyaknya dari iklan dan sponsor memang menjadi fokus TV swasta. Ada baiknya pemerintah turut member warna. Melalui kementrian terkait, tayangan yang membangun karakter Indonesia juga perlu dibuat. Tidak sekadar acara jalan-jalan dan kuliner saja. Tapi menayangkan mars atau lagu wajib nasional sebagai iklan layanan masyarakat, saya kira bisa memberi dampak signifikan.

Sangat disayangkan jika anak-anak malah hafal mars Perindo. Lalu orangtua merasa bangga dan minta mereka terus menyanyikannya. Walau tanpa maksud menjadi simpatisan partai ini. Namun terlihat betapa dampak mars seperti ini sangat signifikan. Orangtuanya memang tidak memilih Perindo. Tapi ingat dan tahu Perindo ada. Tinggal penjajakan partai ini saja nantinya menguatkan keinginan orangtua anak untuk memilih Perindo.
Bukankah lebih baik anak hafal Halo-Halo Bandung daripada mars Perindo?

Salam,

Solo, 21 Februari 2016

05:48 pm
(Reblog dari Kompasiana disini)

Friday, January 9, 2015

PPP Ditendang, PPP Disayang

PPP Ditendang, PPP Disayang

(ilustrasi: katimorton.com)
(ilustrasi: katimorton.com)

Sudah tertimpa tangga lalu jatuh. Tepat kiranya saya coba tafsirkan pada polemik dan manuver Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pilpres 2014 ini. Konflik internal yang mulai menghangat sejak Suryadharma Ali (SDA) ujug-ujug (Jawa, tiba-tiba) bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Lalu konflik panas dingin dalam kepengurusan pun terjadi. Dengan saling pecat para petinggi PPP. Sampai islah yang kini menjadi tersia karena beberapa oknum PPP yang terus merongrong kepemimpinan yang 'syah' SDA. Lalu keputusan akhir keluar dari KMP dengan SDA walkout. Kini, saking geramnya, Romahurmuziy (Romy) beradu cepat mengadakan Muktamar tandingan.

PPP seolah bukan lagi berdiri menjadi entitas sebuah partai bersama. PPP bukan lagi tempat berkumpul guna menyalurkan hak berbicara dan berpolitik. PPP kini menjelma menjadi 'kendaraan' kepentingan beberapa oknum. Mereka yang merasa jumawa dan ngabehi (Jawa, berkuasa) harus selalu dihormati. SDA dengan otoritasnya menjadi Ketum berhak menyetir PPP ke arah yang sesuai Marwah (menurutnya). Sedang Romi, Emron Pangkapi dan Ahmad Yani adalah PPP kloningan yang ilegal.

"Saya sudah menyatakan berkali-kali muktamar di Surabaya ilegal karena tidak memenuhi AD/ART. Yang kedua, ada keputusan terbaru mahkamah partai bahwa muktamar hanya bisa dilakukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal," kata Suryadharma Ali di Jakarta seperti ditayangkan Metro TV, Rabu siang. (berita dikutip solopos.com)

Walau sebelumnya, manuver mendompleng atau melengserkan SDA dari kursi Ketum sudah ada. Pihak Romy, yang dulu merupakan Sekjen PPP, melancarkan wacana melengeserkan SDA. Terutama, santer tersoroti saat SDA menjadi tersangka dana abadi Haji medio Juni 2014. Ditaksir, SDA sudah menggelapkan miliran Rupiah uang rakyat. Dan dengan dasar ini, Romy dan 20 ketua DPW mendorong pencopotan SDA dari Ketum PPP. SDA dengan sudah menjadi tersangka korupsi, berarti sudah mencemarkan nama baik PPP.

Menurut Syukri, posisi SDA sebagai Ketua Umum yang diduga terlibat kasus korupsi penyelenggaraan haji dianggap telah mencemarkan nama baik partai yang berazaskan Islam. Belum adanya sikap rendah hati dari SDA untuk meletakkan jabatannya juga dianggap tidak etis. (berita: tribunnews.com)

Setelah konflik ini membuat PPP babak belur dan jatuh bangun. Masih banyak pihak yang menyayangi PPP. Keluar dari KMP lalu menybrang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). PPP kini diawasi banyak mata pengamat dan publik dengan rasa curiga. Dengan keputusan ketika rapat lobi saat Paripurna Rapat Pemilihan Pimpinan MPR, Fraksi PPP minus SDA memutuskan 'loncat' ke KIH. Walau SDA mengutarakan hal yang ambigu. PPP tetap berada dalam KMP, tapi tidak saat Paripurna Pemilihan Ketua MPR awal Oktober lalu.

"Pak Hasrul (Azwar, Ketua Fraksi PPP), Wakil Ketua MPR, jadi tetap di Koalisi Merah Putih, tapi untuk MPR ada di Koalisi Indonesia Hebat," ucap Suryadharma singkat. (berita: kompas.com)

Kini, KIH dengan Jokowi nampaknya menerima dengan tangan (hampir) terbuka untuk PPP. Sinyal-sinyal yang pernah terpancar saat Paripurna Pemilihan Pimpinan MPR, kini coba ditelusuri lebih lanjut. Jokowi pun sudah (hampir) pasti menyatakan PPP akan tergabung permanen dengan KIH. Ditambah, Ketum Majelis Syariah PPP, K.H Maimun Zubair yang sudah sowan (Jawa, berkunjung) ke Jokowi.

"Ya tadi Mbah kyai juga menyampaikan itu, tapi saya tidak mau masuk ke internal PPP. Itukan urusan internal PPP," kata Jokowi. (berita: detik.com)

Paket 2 in 1 manuver Romy dkk plus Ketum Majelis Syariah PPP ini adalah seolah gerakan #SavePPP. Manuver ganda dengan satu efek yang mendobrak. Semua bertujuan melengserkan SDA dari kursi Ketum. Dengan tingkah SDA yang sudah kadung (Jawa, terlanjur) kebablasan dalam memimpin PPP. Baik memimpin PPP sebagai tersangka kasus korupsi. Dan kedekatan dengan Prabowo dan KMP yang tidak 'membawa' PPP ke kemajuan. Paket 2 ini 1 ini seolah kulminasi rasa geram pengurus internal PPP. Semua sayang dengan PPP.

Esensi konflik ini pun mengungkap betapa Parpol (berbau) Islam kembali menjadi olok-olok negri ini. Betapa partai gaek dan kawak serupa PPP saja sudah menjalani politik praktis dan pragmatis. Sudah terlalu lama berkuasa dan menikmati lingkungan 'basah'. Sepertinya menunjukkan betapa rasa cinta dunia membekukan hati mereka. Dengan dalih atas nama memperjuangkan dakwan Islamiyah. Semua memperjuangkan negara Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghaffur. (Selengkapnya, di artikel saya Parpol Islam, Olok-Olok Negri Ini)

Salam,

Solo, 08 Januari 2015

09:03 pm
(reblogged dari Kompasiana di sini)

Sunday, December 28, 2014

Berebut Menjadi Sopir Oplet Tua Berjuluk Golkar

(ilustrasi: lampungonline.com)
(ilustrasi: lampungonline.com)
Partai Golkar atau Golongan Karya sejatinya serupa oplet tua dari jaman Orba. Kendaraan politik rezim Soeharto ini, sudah lusuh dimakan jaman. Namun, bandelnya 'mesin' oplet tua berjuluk Golkar masih menjadi pamor tersendiri. Oplet tua ini sudah berganti supir beberapa kali. Dengan lama sekali menjadi oplet plat merah, Golkar kini hendak dilelang menjadi plat kuning alias partai oposisi. Serupa warna khas Golkar yang kuning, kini Golkar yang bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih bak hendak diremajakan. Bukan menjadi unit oplet baru. Tapi hanya berganti supir. Dan beberapa pihak beradu 'kuat' untuk menjadi sopirnya.

Kisruh berebut jabatan Ketum Golkar antara Aburizal Bakrie versus Agung Laksono kian memanas. Dua kelompok Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang hadir saat Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat kemarin (26/11/2014) di Jakarta saling adu jotos. Rapat Pleno dihentikan dan keputusan menyatakan untuk memecat Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Rapat pleno ini juga memutuskan bahwa Munas di Bali 30 November nanti tidak sah. Munas yang dipercepat tersebut adalah tindakan intimidatif dan provokatif tegas Agung Laksono, Ketua Presidium Penyelamatan Partai Golkar. (berita: yahoo.co.id dari tempo.co)

Siapa Sopir Oplet Yang Pantas Menyupir Golkar?
(ilustrasi: lensaindonesia.com)
(ilustrasi: lensaindonesia.com)
Aburizal Bakrie alias Ical yang sudah memimpin Golkar sejak Oktober 2009 dari benar-benar ical alias hilang dalam bahasa Jawa. Bukan hilang secara fisik, namun hilang bertahap dalam karir politik. Ical alias ARB pada masa Pilpres dulu bergaya pemimpin pemimpi. Seorang merchant atau pengusaha yang bermimpi menjadi aristokrat handal. Gayanya yang selalu terlihat super mewah dan mampu membeli semua, bahkan partai tidak memiliki leadership yang mumpuni. Seolah, jabatan Ketum Golkar adalah pemuas birahi berkuasa semata. Memuaskan hirarki Maslow teratas untuk bisa aktualisasi diri. Saat uang sudah berlimpah, maka tahta pun menyusup ke angan. Menjadi Ketum Golkar bagi Ical bak berlagak hebat dan ngabehi (berkuasa) semua hal.

"Saya dan keluarga sudah keluarkan dana (untuk korban lumpur Lapindo) hingga Rp. 9 triliun dari uang pribadi saya, bukan perusahaan. Jadi kalau modal calon presiden katanya Rp. 3 triliun, saya sudah 3 kali jadi Presiden," (berita: vivanews.com)

Bagi seorang Aburizal Bakrie, birahi berkuasanya seolah tidak bisa terbendung. Segala daya dan upaya ia tempuh. Pola kepemimpinan lemah dan tidak tegas, menjadikan Ical mudah dibumbung (dibuai, Jawa) orang-orang dekatnya. Pola menjilat dan ABS (Asal Bapak Senang) pun dipraktekkan. Sempat elit Golkar mbumbungke (menjilat, Jawa) Ical untuk bersanding menjadi Capres dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bambang Soesatyo berseloroh meninggikan sang Ketum Golkar, agar bisa memenangkan Pilpres 2014 lalu, jika bersanding dengan SBY yang menjadi Cawapres. Walau buktinya, Ical bahkan tidak masuk radar Cawapres Prabowo. (Artikel saya yang membahas hal ini, Duet Maut ARB-SBY Sudah Diramalkan Sebelumnya)

Bambang (Soesatyo) meyakini akan banyak partai dan calon presiden yang melamar SBY untuk menjadi pendamping di Pemilu 2014.

"Termasuk Partai Golkar. Jika Pasangan ARB-SBY dapat diwujudkan, saya memprediksi Partai Demokrat akan diuntungkan," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Ia menjelaskan elektabilitas partai Demokrat akan ikut melesat mengikuti Partai Golkar bila berduet di Pemilu 2014. (berita: tribunnews.com)


(ilustrasi: kapanlagi.com)
(ilustrasi: kapanlagi.com)
Lain lagi dengan kiprah Agung Laksono (AL). Seorang yang malang melintang di dunia politik dan birokrasi, baik legislatif ataupun eksekutif, AL tidak begitu mencolok di mata publik. Sempat menjabat Menpora periode 1998-199, Ketua DPR-RI periode 2004-2009, juga Menkokesra periode 2009-2014, Plt Menag 2014, Plt Menpora 2013. Politisi yang benar-benar lahir dan besar dalam partai Golkar ini, serupa sosok yang ditempa dua Rezim, Orba dan Reformasi. Pernah menjabat Sekjen PPK Kosgoro (Kesatuan Serbaguna Gotong Royong) periode 1990-1995. Sehingga, AL serupa murid padepokan Golkar sejak lama.

AL pun sempat diterpa masalah. Lain halnya dengan Ical yang birahi tahta, AL dikabarkan memiliki simpanan pada tahun 2012 lalu. AL yang  saat itu menjabat Menkokesra, digosipkan dekat dengan Sovie Djasmin, penyanyi era 80-an. Sovie mengaku sudah memiliki anak dan menjadi istri AL. Ia meminta pertanggungan jawab atas haknya sebagai istri. Sovie menagih janji AL yang hendak membelikan rumah dan biaya untuk anak. Karena Sovie juga dijanjikan jaminan untuk karir menyanyi agar sukses oleh AL. Walau AL menyangkal dengan tegas.

"Belum ada (tanggapan AL), makanya dalam minggu ini kalau enggak ada niat baik saya akan keluarkan bukti-bukti foto saya," kata Sovie saat dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat (21/9/2012). (berita:okezone.com)

Bahkan saat Golkar ditempa stigma partai Orba pada masa Ketum Golkar Jusuf Kalla, ia konsisten pada pilihan partainya. Sebut saja Malkan Amin rekan AL di Golkar yang sempat menjabat Bendum Golkar periode 199-2005, menjadi kutu loncat. Malkan Amin meloncat ke partai pimpinan Surya Paloh, NasDem. Dan tahun 2013 lalu, sudah ada 11 politisi Golkar yang loncat ke parpol lain.
Sedang keteguhan AL terus ditempa di Golkar yang membuatnya ia semakin cinta dan juga semakin gerah. Ia gerah melihat polah Ical yang membawa Golkar seperti berjalan di tempat. Entah ada niat untuk menyabet posisi Ketum Golkar ke depan. Karena posisi di pemerintahan yang kini ia tidak pegang satupun. Menjadi Ketum Golkar mungkin menurut AL sudah cukup lumayan.

Golkar si Oplet Tua yang Tetap Eksis

Makin tua makin mahal, seolah tertanam di benak saat kata Golkar terucap. Golkar yang telah eksis di dua rezim, bahkan sekarang tiga dengan rezim Indonesia Baru akan tetap bertahan. Beragam terpaan dan bully politik sepertinya tidak menggoyahkan Golkar dengan nyata. Akar loyalitas kader yang mungkin sudah turun temurun antar generasi adalah keniscayaan. Golkar pun telah menancapkan kader dan politiknya sendiri kuat di kalangan pemerintahan. Residu rezim Orba dengan akar Golkar yang kuat, tentunya bukan hal sepele. Jika dibandingkan dengan parpol baru serupa Demokrat atau NasDem. Golkar tetap akan membayangi kepala akar rumput negera ini. Dari pejabat sampai tukang becak.

Kisruh internal Golkar, tak lepas dari sensasi adu jago antar sahabat. Tidak mungkin AL dan Ical tidak kenal baik. Sejak AL dan Ical menjadi Mentri, atau saat menjabat menjadi elit Golkar pasti ada hubungan 'mesra' dua sahabat. AL maraha dan gerah akan Ical seolah teguran kawan kepada kawan yang berbuat salah. Politisasi hanyalah anggapan para pengamat politik semata. Baik AL maupun Ical saya fikir tahu ini adalah masa sulit dalam persahabantannya. Tunggu saja, nanti mereka berdamai. Salah satu akan menjadi supir si oplet, sedang yang satu akan menjadi kernetnya.

Salam,

Tangerang, 27 Desember 2014

03:33 pm
(reblogged dari Kompasiana di sini)

Tuesday, November 25, 2014

Membongkar Akar Korupsi

(ilustrasi: illustrationart.blogspot.nl)
(ilustrasi: illustrationart.blogspot.nl)

Melihat tayangan berita menyoal korupsi di media sudah serupa melihat gosip. Press conference KPK selalu ditunggu dan dinanti awak media. Sedang kita dirumah menunggu siapa yang akan menjadi tersangka korupsi berikutnya. Yang biasanya pula, yang disampaikan publik figur. Seperti baru saja, Mentri ESDM Jero Wacik yang diduga membuat-buat pos anggaran yang merugikan negara 9,9 milyar. Itu baru yang terindikasi. Mungkin masih ada puluhan bahkan ratusan milyar lagi uang negara yang dikentit dengan sengaja. Tentunya dari oknum-oknum disekitar Jero Wacik. Perilaku korupsi, tentunya tidak dilakukan sendiri. Mari kita bongkar korupsi itu sendiri.

Bukan membongkar kasus-kasus laten yang mungkin sudah masuk 'DPO' dari KPK. Namun lebih melihat akar kata korupsi itu sendiri. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman (loanword) dari bahasa Inggris, corruption. Walaupun sebenarnya ada padanan dalam Bahasa Indonesia, yaitu kata rasuah. Namun kata pinjaman corrupt atau corruption yang sudah 'terefisiensi' menjadi korupsi lebih dipilih. Sehingga kita lihat, KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan bukan bernama, KPR atau Komisi Pemberantasan Rasuah. Sehingga agak lucu dan mungkin tertukar dengan istilah KPR dalam bidang properti.

Membongkar Akar Korupsi

Verba (to) corrupt yang merupakan dasar (base) dari kata corruption merupakan kata dengan dua akar (root) Latin. Dua akar tersebut adalah kata infleksi (inflection) dari sistem bahasa Latin. Dikatakan, kata corruptsendiri hadir di masa Middle English, sekitar 1300-1350 masehi di Inggris. Pada masa ini, bentuk tulisannya adalah corrupcio. Sedang imbuhan -ion sendiri hadir setelah kaum Anglo-French berkuasa di Inggris. Pada masa ini, kata tersebut berubah menjadi corrupti'on.

Sehingga jika dipisah, kata corrupt sendiri terdiri dari dua akar (root) Latin yaitu cor- dan -rumpere. Akar cor-,col-, com- atau co- yang berarti altogether atau bersama-sama, beramai-ramai. Contoh kata dengan akar yang serupa bisa dijumpai dalam kata turunan Latin seperti collaborate, coauthor atau compulsive. Semua kata tersebut memiliki nuansa kegiatan yang bersama-sama dilakukan. Sehingga, akar cor- dalam kata (to) corrupt tentu mengindikasikan kegiatan ini dilakukan bersama-sama.

Sedang akar kedua adalah -rupt berarti to destroy atau to break. Sebenarnya ada kata Latin yang disebut stem dari akar -rupt ini, yaitu rumpere dengan arti serupa. Namun akibat sistem lesapan dalam sistem infleksi bahasa Latin, maka banyak berubah menjadi akar -rupt. Kata turunan dari bahasa Latin yang masih bisa ditemui dalam bahasa Inggris dengan akar -rupt seperti, abrupt, interrupt atau bankrupt. Semuanya mengesankan ada tatanan atau sistem yang dirusak. Dan nyata, korupsi memang merusak.

Makna-Tanda Korupsi

Pada awal abad ke-14 kata korupsi dari bahasa Latin corruptionem sendiri sebenarnya mengacu pada perusakan atau pembusukan dari mayat. Pembusukan memang terjadi bersama-sama dan sporadis pada mayat. Sehingga lama kelamaan mayat pun hancur dan rusak. Namun, secara figuratif pada pertengahan abad 14, kata korupsi mulai digunakan untuk mengacu pada penyuapan (bribery). Artinya pun berasal dari kata Latin corrumpere yang berati merusak (to destroy).

Sehingga kesan makna yang sebenarnya tersirat dalam kata korupsi (to corrupt) sudah cukup jelas tandanya. Korupsi adalah tindakan bersama-sama dan secara sadar untuk merusak. Namun pada prakteknya di sini, kasus tindak pidana korupsi hanya berkutat pada satu atau dua tersangka. Bos besar atau dewan Jendral yang bersama-sama merusak tidak pernah tersentuh hukum. Merusak bukan saja tatanan APBN yang sudah disusun. Namun merusak infrastruktur yang sudah dibangun. Tidak heran banyak jalan umum atau gedung pemerintahan yang (selalu) rusak.

Pembusukan negri ini tentunya bisa terjadi jika para koruptor terus membiak dan meliar. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengawasi jalannya pemerinntahan. Dan sudah benar adanya, pembentukan KPK sebagai badan yang benar-benar membasmi korupsi. Sampai kapanpun korupsi terus membiak dan meliar.

Salam,

Solo, 24 November 2014

08:34 pm
(reblogged dari Kompasiana di sini)

Thursday, November 20, 2014

Aroma Perang Dinasti Mega-SBY Untuk Pimpinan DPR

Aroma Perang Dinasti Mega-SBY Untuk Pimpinan DPR

(ilustrasi: mozo.com.au)
(ilustrasi: mozo.com.au)
Aroma perang dinasti 'sakit hati' Megawati pada Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya masih berlanjut. Dan kini, sakit hati itu seolah diwariskan secara implisit dalam pemilihan Pimpinan DPR. Dua dinasti parpol 'keluarga' atau oligarki Soekarnoisme ala Megawati dan Cikeasisme ala SBY, samar-samar terlihat. Semua tentunya mencoba menjaga kelanggengan pengaruh. Pada sisi PDI-P,  untuk menjaga 'trah' Soekarno yang seolah menjadi jantung partai. Sedang di sisi Demokrat, masuk ke dalam ranah legislatif tentunya memberi 'nafas hidup' partainya.
Paket pimpinan baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berisi anak dari rival sakit hati Mega-SBY. Ada Puan Maharani putri Megawati yang diajukan PDI-P dalam paket Pimpinan DPR. Tentunya, Puan menjadi calon terkuat dari PDI-P. Sedang KIH sendiri masih merayu parpol lain untuk membuat paket. Sehingga, KIH ngotot Rapat Paripurna pemilihan Pimpinan DPR ditunda. Karena masih mendekati PPP dan PAN di KMP untuk bersama mengajukan paket Pimpinan DPR.
Sedang di sisi SBY, Ibas Yudhoyono diajukan dalam paket Pimpinan DPR dari KMP. Tidak muluk-muluk sepertinya Demokrat menyelipkan Ibas dalam paket Pimpinan DPR yang dibuat. Ibas disodorkan menjadi calon Ketua DPR saja. Seolah agak tidak enakan menyalip Golkar dengan Setya Novanto yang diajukan sebagai calon Ketua DPR. Ibas pun sepertinya masih 'bertarung' dengan calon Wakil Ketua DPR dari parpol KMP sendiri. Ia akan bersanding dengan Zulkifli Hasan, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Namun nama besar sang ayah, mungkin saja melentingkan citra Ibas sendiri dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPR malam ini (01/10/2014).
Jika ditengok dari 'posisi' para pewaris dinasti oligarki parpol ini, baik Puan atau Ibas memiliki posisi penting. Puan Maharani saat ini menjabat Ketua Fraksi PDI-P masa jabatan 2014-2019. Karir politiknya memang tidak jauh-jauh dari partai besutan ibunya. Pada tahun 2009, Puan menduduki kursi di DPR dengan mengantogi suara terbanyak dari Dapil Jateng V. Sempat pula saya menulis dan memperkirakan Puan dicapreskan pada pemilu 2014 nanti. Namun ibunya sepertinya belum melihat ada yang 'spesial' dari Puan untuk Indonesia. Dan kini saatnya menjadikan Puan istimewa. Dengan menduduki Ketua DPR nantinya. (Artikel terkait: PDI-P, Menikmati Efek Franchise Jokowi)

Sedang Eddi Baskoro Yudhoyono atau Ibas sendiri juga memiliki rekam jejak politik yang tidak jauh dari partai bapaknya sendiri, SBY. Pada tahun 2009, memulai karir politik melaju ke Senayan. Hebatnya, Ibas mengantongi suara terbesar se-Indonesia. Ia memperoleh 327.097 suara dari Dapil VII Jatim. Dan dari tahun 2010 sampai sekarang ia menjabat Sekjen Partai Demokrat. Dahulu mendampingi Anas Urbaningrum, kini mendampingi ayahnya sendiri. Dan kini, masuk ke dalam paket Pimpinan DPR untuk calon Wakil Ketua, tentunya adalah posisi tawar strategis. Selain 'menghormati' Golkar sebagai suara terbanyak di KMP. Calon Wakil Ketua DPR yang lain, tidak lebih baik dari Ibas.

Publik tinggal tunggu, dinasti siapa yang nantinya berjaya. Walau kedua calon dari 'trah' Mega atau SBY memegang jabatan penting. Namun, memposisikan diri ke pemimpin ranah legislatif tentunya akan jauh berbeda dampaknya. Ketua atau Wakil Ketua DPR, rasanya cukup untuk bisa mengajukan diri menjadi Capres 2019 atau 2024 nanti. Entahlah.


Salam,

Solo, 19 November 2014

09:34 pm
(reblogged from Kompasiana di sini)

Friday, November 14, 2014

Bukti, Koalisi Merah Putih Bukan Wakil Rakyat

(ilustrsai: demakblogger.blogspot.com)
(ilustrsai: demakblogger.blogspot.com)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, kader partainya tidak akan ada yang masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika ada kader Golkar yang direkrut, Agung mengatakan, itu tidak atas nama partai.
"Ya tidak atas nama partai," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2014). (berita:kompas.com)

"Tidak tertutup kemungkinan kader terbaik Koalisi Merah Putih ditarik ke pemerintahan Jokowi. Tapi, dengan konstelasi dan status politik sekarang, yang bersangkutan tidak mewakili partainya," kata Tantowi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2014). (berita: kompas.com)

Namun, bila nanti ada kader Golkar yang ditawari oleh Jokowi untuk menjabat sebagai menteri, Aburizal sebagai ketua umum mengaku mempersilakannya. Namun, bila hal tersebut terjadi, ia menegaskan bahwa kader yang ditunjuk bukanlah perwakilan partainya.
"Silakan saja, tetapi tidak mewakili Golkar," ujar dia. (berita: kompas.com)

Dari beberapa pernyataan para politisi pengekor Koalisi Merah Putih (KMP) diatas, apa yang bisa Anda simpulkan? Jelas. Mereka semua merasa diri mereka adalah wakil partai. Mereka bukan wakil rakyat. Rakyat yang sejatinya diakomodir dengan media politik serupa partai politik. Ternyata hanya sebagai anak tangga para politisi untuk mencapai kuasa. Setiap kepala kita adalah pijakan mereka menuju ke atas singgasana kuasa. 

Menjadi yang katanya wakil rakyat. Baik wakil yang menjadi anggota legislatif, maupun mentri dalam eksekutif. Nampaknya KMP tidak ingat (juga) siapa yang menjadikan mereka memiliki kuasa.
Hak berpolitik adalah hak semua warga negara. Dan rakyat, boleh turut serta dalam sebuah partai, dalam hal ini partai politik. Hakikat partai politik harus berdasar pada pasal 28 UUD 1945 yaitu:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. (referensi: portalgaruda.org)

Dan dengan jelas, bahwa partai politik harus membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dijelaskan dalam UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (referensi: acch.kpk.go.id)

Sehingga partai politik dengan presumsi UUD 1945 No. 28 dan UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol pasal 1 ayat 1 berfungsi sebagai media aspirasi. Media aspirasi atau lebih umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, pun sejatinya bergerak dan bertindak dengan dasar rakyat. Dalam hal ini, semua aspirasi yang terwujud adalah hasil komunikasi intensif antar Parpol, Pemda dan DPRD. Sehingga alur fungsi parpol sebagai sarana komunikasi adalah sebagai berikut:
(Alur Fungsi Komunikasi Parpol | Yarni: 2011 dalam portalgaruda.org)
(Alur Fungsi Komunikasi Parpol | Yarni: 2011 dalam portalgaruda.org)
Sedang faktanya, dari pernyataan geng KMP diatas kolom rakyat seolah dihilangkan. Aspirasi mereka adalah aspirasi golongan atau kelompok. Jika ketua berkata tidak atau mayoritas anggota menolak, maka gugurlah kiprah seorang politisi dari parpol tersebut. Sehingga, proporsi aspirasi rakyat sebagai dasar alur komunikasi diputus. Tanpa mendengar aspirasi dan gejolak yang ada di lapangan, geng KMP menjalankan manajerial partai politik seenak mereka sendiri. Berikut kira-kira alur diagram fungsi komunikasi parpol ala geng KMP.
(Alur Fungsi Parpol ala KMP, adaptasi Yarni:2011)
(Alur Fungsi Parpol ala KMP, adaptasi Yarni:2011)

KMP Berada di Luar Pemerintahan, Tapi Bukan Oposisi?
Dan geliat yang agak mengganjal pula adalah istilah diluar pemerintahan ala KMP. Mungkin agak merancukan istilah oposisi yang selama ini ada. Semisal PDI-P yang memang oposisi. Walau tidak ada wakil mentri yang ikut dalam Kabinet Indonesia bersatu. PDI-P menganggap diri mereka oposisi. Sedang yang diistilah KMP adalah berada diluar pemerintahan.

... Akan tetapi, pilihan politik Golkar adalah di luar pemerintahan sehingga tak ada perwakilan partai di kabinet pemerintahan mendatang. (berita: kompas.com)
Setalah ada kemungkinan figur profesional partai akan berasal dari Koalisi Merah Putih, Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berada diluar pemerintahan. (metrotvnews.com)

Oposisi yang selama ini ada toh tidak merugikan jalannya roda pemerintahan. Bukan pula pihak oposisi merongrong pemerintah dengan hal yang penuh dengan kepentingan. Menolak atau mengkritisi pemerintah memang wajar adanya hakikat oposisi. Oposisi lebih terkesan pihak yang bersebrangan namun tidak memusuhi. Mengkritisi namun tidak menghakimi. Menolak kebijakan namun dengan tidak sporadis merubah UU. Intinya, tetap berlandaskan konstitusi, Pancasila dan UUD 1945.

Sedang bayangan awam saya, pihak diluar pemerintah adalah istilah yang 'menyesatkan'. Jika dibilang oposisi, jika dari gelagat sebelum pemerintahan baru yang akan dimulai berniat tidak baik. Mulai dari secara mayoritas mengebiri hak menjadi ketua DPR. Mencoba mengutak-atik istilah demi kepentingan kuasa para pemimpin daerah yang berasal dari parpol. Mencoba meruntuhkan sistem Pilkada langsung. Ngebet untuk segera disahkan demi menjaga kuasa dan penguasa dari koalisi parpol mayoritas. Dan sepertinya, Presiden yang segera lengser ini mencoba bermain trik demi pencitraannya sendiri. 

Ucapan Prabowo: Tuan Makan Senjatanya

"Tetapi, elite bangsa kita tak mampu menjaga kekayaan ini. Kekayaan ini dicuri dan dirampok terus menerus.‎Anggota DPR, bupati, menteri, bisa disogok, jenderal bisa disogok. Semua bisa dibeli, parpol bisa dibeli," kecamnya. (berita: detik.com)

Masih dengan berapi-api berorasi di depan simpatisan Gerindra pada April 2014 lalu. Seolah ucapan ini kembali kepada penuturnya, Prabowo sendiri beserta geng KMP-nya. Anggota DPR dan bupati bisa disogok dalam hal ini KMP menggelontorkan Pilkada lewat DPRD. Agar sogok-menyogok bisa dilakukan leluasa dan bebas oleh anggota KMP saja, nantinya. Mentri bisa disogok, seperti berkaca pada kasus Suryadharma Ali, Ketum PPP. Disogok para oknum agar bisa leluasa mengutil dana Haji. Jendral pun bisa disogok mengeluarkan UNIMOG-nya demi 'membela' geng KMP di MK dulu.

Seolah, semua tingkah ulah dan rong-rongan geng KMP akan kembali kepada diri mereka sendiri.

Salam,

Solo, 13 November 2014

08:20 pm

(reblogged from Kompasiana di sini)